Kementerian Kesehatan menggelar rapat koordinasi lintas sektor bersama 38 provinsi secara virtual, Senin (31/8/26). Rapat ini membahas percepatan capaian imunisasi tahun 2026. Salah satu sorotan utama: angka imunisasi zero dose yang masih tinggi di berbagai daerah.
Direktur Imunisasi Kemenkes dr. Indri Yogyaswari, MARS menyebut imunisasi sebagai pilar strategis pemerintah untuk mencegah kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).
Menurutnya, imunisasi juga menjadi investasi penting bagi masa depan bangsa, sekaligus bagian dari intervensi spesifik program penurunan stunting.
Capaian Imunisasi 2026 Masih Jauh dari Target
Evaluasi triwulan kedua 2026 menunjukkan hasil yang belum menggembirakan. dr. Indri mengungkapkan, capaian imunisasi lengkap baru menyentuh 43,2 persen dari target 85 persen.
Angka imunisasi baduta lengkap pun masih rendah, yakni 39,6 persen dari target 75 persen.
Indikator lain juga tertinggal. Imunisasi MR1 pada bayi baru mencapai 44,5 persen dari target 88 persen.
Sementara imunisasi antigen baru berada di angka 40,9 persen dari target 71 persen, dan status imunisasi T2 pada Wanita Usia Subur (WUS) baru 39,4 persen dari target 71 persen.
Meski begitu, dr. Indri menegaskan angka-angka itu bukan satu-satunya perhatian. Ada kondisi lain yang menurutnya lebih mendesak, yaitu jumlah anak dengan status zero dose yang masih tinggi.
“Masih terdapat satu kondisi yang perlu kita waspadai bersama, masih perlu kita jadikan perhatian bersama, yaitu masih tingginya jumlah anak dengan status zero dose,” katanya.
Apa Itu Imunisasi Zero Dose dan Kenapa Ini Jadi Perhatian?
Zero dose merujuk pada anak yang belum pernah menerima satu pun dosis imunisasi rutin dasar. Khususnya vaksin difteri, tetanus, dan pertusis (DPT) dosis pertama, pada usia di bawah satu tahun.
Kondisi ini berbahaya karena bayi di bawah satu tahun memiliki kemampuan imun yang jauh lebih rendah daripda anak yang usianya lebih besar.
Tanpa imunisasi zero dose ditangani, anak-anak berisiko tinggi terpapar berbagai penyakit menular yang seharusnya bisa dicegah sejak dini.
dr. Indri menjelaskan, imunisasi seharusnya membuat anak lebih kuat melawan virus. Namun tanpa perlindungan itu, mereka justru rentan terhadap penyakit yang banyak menyerang kelompok usia balita.
Kaitannya pun meluas ke tumbuh kembang anak, imunisasi tidak lengkap bisa memicu infeksi berulang yang mengganggu perkembangan anak menuju target optimal.
Tantangan Sosial di Balik Rendahnya Cakupan Imunisasi
Rendahnya cakupan imunisasi bukan cuma soal akses layanan kesehatan. dr. Indri menyebut tantangan terbesar justru datang dari sisi sosial.
Penolakan dan keraguan orang tua masih jadi hambatan utama di lapangan.
Ia merinci, penyebabnya beragam: mulai dari miss informasi, mitos yang beredar di masyarakat, isu halal-haram, hingga kekhawatiran soal Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).
Faktor-faktor ini kerap memengaruhi keputusan orang tua atau penentu keputusan dalam keluarga untuk tidak mengimunisasi anak.
Kombinasi berbagai faktor sosial ini membuat penanganan imunisasi zero dose tidak bisa disamakan dengan sekadar persoalan distribusi vaksin. Pendekatannya perlu menyentuh langsung sumber keraguan masyarakat.
Kemenkes Ajak Kolaborasi Lintas Sektor untuk Turunkan Zero Dose
Menurut dr. Indri, sektor kesehatan tidak bisa menyelesaikan tantangan ini sendirian.
“Tantangan ini tentu tidak dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan sendiri,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya komitmen bersama dari seluruh pihak terkait.
Ia berharap ada kolaborasi dan pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan mitra pembangunan.
Sinergi ini dinilai penting untuk menekan angka imunisasi zero dose sekaligus mengejar target capaian imunisasi nasional 2026.
Rapat koordinasi ini jadi langkah awal Kemenkes memastikan seluruh provinsi bergerak searah dalam menangani persoalan zero dose, sebelum kesenjangan capaian imunisasi semakin melebar di sisa tahun ini.
