JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menyoroti kasus keracunan yang diduga berkaitan dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sidoarjo, Jawa Timur. Kepala BGN menyebut terdapat dugaan kelalaian dalam pelaksanaan program tersebut yang perlu ditelusuri secara serius.
Menurut Kepala BGN, insiden tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan teknis penyediaan makanan, tetapi juga menyangkut kepatuhan terhadap standar operasional yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan program MBG.
Ia mengungkapkan adanya dugaan kelalaian yang dilakukan secara disengaja dalam rangkaian pelaksanaan program. Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena setiap proses penyediaan makanan untuk penerima manfaat MBG seharusnya memenuhi standar keamanan pangan dan prosedur yang telah ditentukan.
“Kasus keracunan di Sidoarjo, kita sudah cek kronologis, sudah cek juga di Radar MBG, bahwa ternyata ahli gizi dan kepala dapur itu kemudian tidak melabeli semua omprengnya, hanya dikasih label satu untuk satu PIC. Jadi dia ngirim, misalnya 400 itu labelnya satu,” ujar Sudaryono
“Penelusuran sementara, itu makanan matang jam 5, makanya harus dikonsumsi sebelum jam 9, namun di labeling itu ditulis, dilaporkan jam 8.00 dan dimakan maksimal jam 10 di labelnya, dan labelnya itu tidak semua ompreng. Hanya satu ompreng kemudian difoto, dimasukkan ke dalam POP, kemudian di-capture oleh Radar MBG” imbuhnya
Evaluasi Pelaksanaan MBG
Kasus di Sidoarjo menjadi momentum bagi BGN untuk mengevaluasi pelaksanaan program MBG, khususnya terkait pengadaan, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Keamanan pangan menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan program yang menyasar masyarakat dalam jumlah besar tersebut. Setiap tahapan harus dilakukan sesuai prosedur agar makanan yang diberikan kepada penerima manfaat tetap aman dan layak dikonsumsi.
BGN juga perlu memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MBG memahami dan menjalankan standar yang telah ditetapkan.
Apabila ditemukan pelanggaran terhadap prosedur, langkah evaluasi dan penindakan perlu dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Tidak Boleh Terulang
Insiden keracunan menjadi perhatian serius karena program MBG bersentuhan langsung dengan kesehatan masyarakat, termasuk anak-anak dan kelompok penerima manfaat lainnya.
Karena itu, setiap persoalan dalam pelaksanaan program harus ditangani secara terbuka dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dugaan kelalaian yang disampaikan Kepala BGN juga perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan terhadap seluruh rangkaian proses penyediaan makanan. Hal tersebut penting untuk memastikan penyebab kejadian sekaligus mencegah insiden serupa kembali terjadi.
BGN diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap satuan pelayanan yang menjalankan program, termasuk memastikan standar keamanan pangan diterapkan secara konsisten.
Program MBG pada akhirnya tidak hanya dituntut mampu menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga memastikan makanan tersebut aman dikonsumsi.
Kasus Sidoarjo menjadi pengingat bahwa kualitas dan keamanan pangan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
