JAKARTA — Terpilihnya KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU melalui Muktamar ke-35 NU di Jombang membawa harapan baru bagi Nahdlatul Ulama. Pergantian kepemimpinan ini juga memunculkan harapan agar NU semakin responsif terhadap persoalan bangsa.
Namun, sejumlah kalangan mengingatkan NU agar tetap menjaga independensi organisasi. Aktivis Roy menilai NU harus mempertahankan perannya sebagai salah satu kekuatan masyarakat sipil (civil society) di Indonesia.
Roy berharap kepemimpinan baru NU dapat menghadirkan gagasan dan visi yang lebih segar. Menurutnya, NU perlu merespons berbagai persoalan bangsa dengan sikap kritis dan konstruktif.
Meski demikian, Roy mengaku masih menyimpan pesimisme. Ia khawatir NU justru kehilangan daya kritis jika terlalu dekat dengan kekuasaan.
Menurut Roy, NU memiliki posisi strategis karena memiliki basis sosial yang besar. Karena itu, hubungan NU dengan negara harus tetap menjaga jarak kritis.
Ia menilai NU tidak perlu mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah. Namun, organisasi tersebut harus berani memberikan masukan ketika menemukan kebijakan yang bermasalah.
“Kalau memang gak bisa kritis, paling tidak memberikan pandangan-pandangan, masukan-masukan terhadap program-program negara yang sejauh ini memang bermasalah. MBG misalnya, sudah jelas membahayakan fiskal, dan menghambur-hamburkan anggaran negara, dan pengerjanya juga tidak transparan, tidak akuntabel,” kata Roy.
NU Diminta Tetap Kritis terhadap Pemerintah
Roy menilai keterlibatan organisasi masyarakat dalam program pemerintah bukan sesuatu yang harus dihindari. Menurutnya, NU tetap dapat bekerja sama dengan pemerintah selama organisasi mampu mempertahankan sikap kritis.
NU, kata Roy, memiliki ruang untuk memberikan evaluasi terhadap berbagai kebijakan publik. Organisasi ini juga dapat menyampaikan pandangan yang mewakili kepentingan masyarakat.
“Mestinya sebagai bagian dari kekuatan civil society, NU itu keterlibatannya dengan negara itu keterlibatan kritis. Bukan diikat kaki dan tangannya,” ungkapnya.
Menurut Roy, sikap kritis menjadi bagian penting dari fungsi civil society. Organisasi masyarakat dapat menjadi penghubung antara masyarakat dan negara.
Pada saat yang sama, organisasi tersebut juga dapat mengawasi kebijakan pemerintah. Peran ini penting agar masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan kritik.
Karena itu, kepemimpinan baru PBNU menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan tersebut. Kedekatan dengan pemerintah tidak boleh menghilangkan keberanian NU dalam menyampaikan kritik.
Program MBG Jadi Salah Satu Sorotan
Roy juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mempertanyakan sejumlah aspek dalam pelaksanaan program tersebut.
Sorotan itu mencakup penggunaan anggaran, kondisi fiskal, transparansi, dan akuntabilitas. Menurut Roy, NU perlu memberikan pandangan ketika menemukan persoalan dalam kebijakan pemerintah.
Ia menilai organisasi sebesar NU memiliki kapasitas untuk ikut mengkaji berbagai kebijakan publik. Basis sosial yang luas juga dapat membantu NU menyampaikan aspirasi masyarakat.
“Kalau memang gak bisa kritis, paling tidak memberikan pandangan-pandangan masukan-masukan terhadap program-program negara yang sejauh ini memang bermasalah,” ujarnya.
Menurut Roy, NU tidak harus menolak setiap program pemerintah. Organisasi tersebut dapat bekerja sama sekaligus memberikan kritik jika kebijakan tertentu menimbulkan persoalan.
Sikap itu, menurutnya, dapat menjaga hubungan yang sehat antara organisasi masyarakat dan pemerintah.
Persoalan Lingkungan Turut Disoroti
Selain program pemerintah, Roy menyoroti persoalan lingkungan hidup. Ia menilai eksploitasi sumber daya alam (exploitation of nature) menjadi salah satu masalah yang membutuhkan perhatian lebih besar.
Roy menyebut aktivitas tersebut terjadi di sejumlah wilayah, mulai dari Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Ia juga menyinggung potensi kerusakan lingkungan yang menurutnya dapat mencapai sekitar tiga juta hektare.
Dalam persoalan tersebut, Roy menilai NU dan Muhammadiyah belum mengambil peran yang cukup kuat sebagai kekuatan masyarakat sipil.
Padahal, persoalan lingkungan tidak hanya menyangkut kondisi alam. Masalah tersebut juga berkaitan dengan kehidupan masyarakat, keberlanjutan ekonomi, dan masa depan generasi berikutnya.
Roy menilai NU memiliki modal sosial yang besar untuk ikut mengambil peran. Organisasi tersebut dapat meningkatkan pendidikan publik, membangun kesadaran masyarakat, serta memberikan masukan terhadap kebijakan lingkungan.
NU juga dapat mendorong masyarakat untuk lebih memahami dampak eksploitasi sumber daya alam. Dengan cara itu, organisasi keagamaan dapat memperkuat perannya dalam isu lingkungan.
Harapan untuk Kepemimpinan Gus Kikin
Pergantian kepemimpinan melalui Muktamar ke-35 NU tetap mendapat sambutan positif dari Roy. Ia menyampaikan selamat kepada KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin yang akan memimpin PBNU.
Namun, Roy memberikan catatan penting bagi kepemimpinan baru tersebut. Ia berharap NU tetap mempertahankan karakter kritis sebagai kekuatan masyarakat sipil.
Menurutnya, kepemimpinan baru NU perlu menghadirkan pandangan dan visi yang mampu menjawab persoalan bangsa. NU dapat mengambil peran dalam berbagai isu strategis, seperti ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan kebijakan publik.
Pergantian kepemimpinan juga dapat menjadi momentum bagi NU untuk mengevaluasi kembali perannya dalam kehidupan kebangsaan. Organisasi ini memiliki sejarah panjang dalam perjalanan Indonesia.
Bagi Roy, NU tidak harus berseberangan dengan pemerintah. Namun, organisasi tersebut harus tetap memiliki keberanian untuk menyampaikan kritik.
Ia berharap hubungan NU dengan negara berjalan secara konstruktif. Kerja sama tetap dapat berlangsung tanpa menghilangkan independensi dan daya kritis organisasi.
Dengan posisi tersebut, NU dapat menjalankan perannya sebagai bagian dari masyarakat sipil. Organisasi ini juga dapat menjadi salah satu kekuatan yang memberikan masukan terhadap arah kebijakan negara.
